Guru Besar Asal Jepang Beri Kuliah Umum Public Private Partnership di Unitomo
Jum'at (14/02), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo (FIA Unitomo) menggelar Kuliah Umum. Bertempat di Ruang Soemantri, kegiatan ini mengangkat tema "Public Private Partnership". Amirul Mustofa, Dekan FIA mengatakan kegiatan ini bagus untuk wawasan mahasiswa dalam memahami pembangunan infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). "Jadi ikuti dan pahami hingga tuntas kegiatan ini, karena transfer knowledge positif akan didapat", ujarnya saat memberikan sambutan.
Kegiatan yang diikuti sekitar 80 mahasiswa FIA dan Fakultas Sastra Program Studi Sastra Jepang ini menghadirkan Bambang Ridyanto, Guru Besar Wako University Jepang sebagai narasumber. Dalam paparannya Bambang Rudyanto mengatakan betapa pentingnya memahami PPP. “Saat sudah mengetahui dan memahaminya, akan menjadi pengembangan solusi alternatif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur ketika terjun di dunia pemerintahan nanti”, paparnya.
Pria kelahiran Probolinggo, Jawa Timur ini memberi gambaran pemerintah dalam menjalankan PPP. Sejak 2005 silam, PPP merupakan strategi kerjasama antara Jepang dengan pemerintah Indonesia dalam bidang pembangunan infrastruktur. “Sebab investasi asing bukan sekedar industri”, imbuhnya.
Menurut analisanya, Tiongkok saat ini telah menggeser Jepang sebagai sunner up investor di Indonesia. Pemerintah Indonesia dinilai memiliki beberapa pertimbangan tersendiri kenapa menggantungkan investasi dari Tiongkok ketimbang Jepang. “Menurut saya pemerintah masih membutuhkan bantuan pinjaman cepat namun dengan tenggang waktu pengembalian yang cukup lama”, terangnya.
Ditemui usai kegiatan, Hendro Wardhono, Ketua Pusat Studi Bencana dan Lingkungan (PSBL) Unitomo menerangkan hal senada dengan Bambang Rudyanto. Berkurangnya jumlah investor Jepang merupakan efek dari Tiongkok yang lebih aktif menggelontorkan pendanaan. Dengan alasan bunga lebih rendah dan tidak ada faktor yang memberatkan. “Misal seperti evaluasi lingkungan, pengembalian dalam bentuk mata uang yen dan mata uang China juga berbeda. Biasanya dari Tiongkok tidak memberatkan masalah lingkungan, kalau Jepang pasti menekankan masalah tadi", kata Dosen Pengampu Matakuliah PPP di FIA ini.
Hendro Wardhono menambahkan pada prinsipnya PPP di Indonesia dengan Jepang memiliki tujuan yang sama yakni pembangunan infrastruktur. “Dua negara ini memiliki karakter yang berbeda, namun tujuannya tetap sama”, pungkasnya dalam Kuliah Umum yang turut mendatangkan Saito Hirohisa, President Director Eight Global HR.Co.Ltd dan Manager Eight Global, Aso Daisuke sebagai penyedia pekerjaan penempatan di Jepang.