Detail Berita

Image

BEM Untomo bekerjasama dengan Aliansi BEM Jawa Timur, Jum'at (24/08) siang menggelar Diskusi Publik bertajuk "Pro Kontra Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Peserta Pemilu". Kegiatan digelar di Ruang RM Soemantri gedung rektorat Unitomo, diikuti sekitar 70 mahasiswa berbagai kampus di Jawa Timur.              

Tampil sebagai pembicara, T. Saut Situmorang, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Dalam paparannya, Saut menyatakan bahwa KPK pada prinsipnya mendukung Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. "Bagi KPK, jika PKPU ini diterapkan maka akan bisa mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang saat ini mendapat skor 37, atau berada di posisi 96 dari 180 negara, menurut hasil survei yang dilakukan lembaga Transparency International", ujar Saut.              

Salah satu penilaian utama dalam pemeringkatan ini berkait dengan faktor integritas penyelenggara negara, termasuk di dalamnya anggota legislatif, baik di daerah maupun pusat. "Jadi jika mantan koruptor sudah dikunci tidak bisa masuk, maka lembaga legislatif diharapkan akan bisa diisi oleh orang-orang yang lebih memiliki integritas. Meski belum tentu juga, mereka ini nantinya tidak akan korupsi, karena godaan ketika duduk di lembaga legislatif juga tinggi", ujarnya.              

Namun begitu, tambah Saut, dinamika terkait peraturan ini juga harus dicermati. "Sejumlah elemen saat ini mengajukan uji materi atas peraturan ini ke Mahkamah Konstitusi. Jika hingga penetapan daftar calon 20 September mendatang MK belum belum mengambil keputusan mengenai uji materi tersebut, maka KPU berhak menggugurkan pendaftaran para calon legislatif yang sesuai hasil verifikasi tercatat pernah menjadi narapidana dalam kasus korupsi", ujar Saut. (DP)